Landasan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) tahun 2022 akan menggunakan aturan terbaru, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah yang ingin mengajukan unit kerjanya harus mencermati beberapa perubahan terkait penguatan kriteria pengusulan dan kerangka logis penilaian ZI.

Terdapat tiga hal yang melatarbelakangi perbaikan kebijakan ZI. Ketiga hal tersebut yaitu, sebagai upaya perbaikan kualitas hasil pembangunan dan evaluasi ZI, penguatan peran aktor yang terlibat, serta upaya agar hasil dari pembangunan ZI dapat berdampak langsung pada publik.

Berikut ini adalah peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas